KPU Klaim Biaya Pemilu 2019 Lebih Hemat

BERITA TERKINI, JAKARTA — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyatakan, anggaran biaya untuk pelaksanaan Pemilu 2019 lebih hemat dibandingkan pemilu sebelumnya pada 2014. “Kalau dihitung dan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, maka (Pemilu 2019) ini lebih hemat. Tahun 2014 itu (biayanya) Rp18 triliun, tetapi yang digunakan sekitar Rp 14 triliun saja. Sedangkan kalau sekarang totalnya mungkin Rp 16,8 triliun,” kata Arief di Gedung KPU RI Jakarta, Jumat (8/12).

Arief menjelaskan, keseluruhan rancangan biaya Pemilu 2019 itu diperoleh dari anggaran tahapan pileg dan pilpres, sebesar Rp 10,8 triliun, untuk pelaksanaannya pada 2018. Sementara, anggaran untuk pelaksanaan tahapan pada 2019 direncanakan senilai Rp 6 triliun.

Penilaian anggaran Pemilu 2019 lebih hemat tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPRD bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga, biaya untuk tenaga honorer dapat diringkas menjadi satu penyelenggaraan pemilu serentak pileg dan pilpres. Tenaga honorer yang dimaksud seperti petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Alokasi terbesar itu di 2018, yaitu untuk honoriarium sebenarnya, seperti PPK, PPS, KPPS tu, Jadi ini sebenarnya lebih hemat, meskipun sesungguhnya KPU diberi beban tambahan misalnya untuk biaya kampanye peserta pemilu, kebutuhan logistik baru, termasuk juga inflasi lima tahun itu,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo, Rabu (6/12), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada perwakilan menteri dan kepala lembaga seperti KPU RI. Penetapan DIPA tersebut menjadi dokumen final untuk alokasi anggaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam memulai program dan kegiatan kerja pada tahun 2018.

Sumber